PENINJAUAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PERJALANAN WISATA POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG DENGAN DUNIA USAHA DUNIA INDUSTRI (DUDI) & NGO INTERNASIONAL
Kegiatan

PENINJAUAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PERJALANAN WISATA POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG DENGAN DUNIA USAHA DUNIA INDUSTRI (DUDI) & NGO INTERNASIONAL

Polinela, Senin (12/10/2020). Program Studi D3 Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Lampung (Polinela) menyelenggarakan kegiatan peninjauan kurikulum. Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 7 – 8 Oktober 2020 secara daring melalui Zoom Meeting. Mengundang pemangku kepentingan di sektor pariwisata dari tingkat lokal, regional, nasional, hingga internasional sebagai narasumber. Narasumber terdiri dari Karel Werdler Senior Expert PUM Netherlands, Tetty Desiarti S. Ketua Indonesia Tour Leaders Association, Moch. Mochtar Ketua Asosiasi Tour Planner Indonesia, Dr. Edarwan, S.E., M.Si. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bhakti Setiadi N. Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Lampung, dan Herlin Delly PT. Arie Tour and Travel Bandar Lampung. Kegiatan ini terselenggara atas dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Program Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi (P3TV).

PENINJAUAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PERJALANAN WISATA POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG DENGAN DUNIA USAHA DUNIA INDUSTRI (DUDI) & NGO INTERNASIONAL
PENINJAUAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PERJALANAN WISATA POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG DENGAN DUNIA USAHA DUNIA INDUSTRI (DUDI) & NGO INTERNASIONAL

Dibuka secara langsung oleh Dr. Ir. Sarono, M.Si selaku Direktur Polinela dengan beberapa pesan yang harus diperhatikan dalam penyusunan kurikulum program studi. Pesan yang disampaikan diantaranya adalah penyesuaian kurikulum dengan kondisi saat ini yang memberatkan sektor pariwisata dampak dari covid-19. Kontribusi nyata dosen perjalanan pariwisata dalam sektor pariwisata seperti penyelenggaraan virtual tour di Provinsi LampungSambutan ditutup dengan permohonan dukungan pemangku kepetingan sektor pariwisata untuk pendirian program studi D4 Pengelolaan Perhotelan.

Acara dilanjutkan dengan materi pertama mengenai kebijakan pemerintah di sektor pariwisata yang disampaikan oleh Dr. Edarwan, S.E., M.Si Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. Dukungan penguatan sumberdaya manusia sektor pariwisata di Provinsi Lampung dapat diterapkan oleh D3 Perajalanan Wisata Polinela melalui penyesuaian kurikulum. Arah kebijakan pariwisata di level nasional menyatakan SDM merupakan senjata strategis yang menentukan keberhasilan dengan cara optimalisasi kurikulum pendidikan, meningkatkan sertifikasi kompetensi, pengutan komunitas kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. Pada tingkat daerah arah kebijakan pariwisata mengarah pada misi Provinsi Lampung mengenai membangun kekuatan ekonomi masyarakat pedesaan yang seimbang dengan perkotaan. Turunan dari misi ini menjadi rencana strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019 – 2024 yang arahnya adalah meningkatkan kualitas SDM yang mampu memberikan pelayanan dan informasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif bagi wisatawan.

Materi ke-2 disampaikan oleh Karel Werdler Senior Expert PUM Netherlands mengenai perjalanan wisata secara global. Dampak covid-19 sangat besar bagi industri pariwisata secara global karena ada pembatasan pergerakan manusia. Sehingga perjalanan wisata mengarah pada pasar domestik atau dalam negeri yang memberikan peluang pada peningkatan perjalanan lokal. Dengan kondisi seperti ini maka perlu meninjau kebijakan dan arah kurikulum yang sifatnya dapat menyesuikan kondisi dinamis pariwisata. Salah satu peluang yang dapat diambil adalah perjalanan wisata minat khusus yang memang menjadi produk sepesial untuk dirasakan wisatawan. Penguatan data juga diperlukan untuk penentuan arah pemasaran produk perjalanan wisata sehingga dalam penyusunan produk telah sesuai dengan karakteristik pasar.

Bhakti Setiadi N. Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Lampung menyampaikan materi ke-3 mengenai pariwisata masa kini. Industri pariwisata merupakan gabungan dari 13 usaha pariwisata yang telah tertuang dalam Undang-undang kepariwisataan. Kurikulum yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan pasar dan menciptakan keterampilan yang dapat diaplikasikan dalam industri pariwisata. Kurikulum yang menciptakan keterampilan salah satunya adalah kebutuhan pemandu wisata. Kemauan dan kemampuan mahasiswa dapat diperkuat dengan ketersedian mata kuliah yang dapat mengantisipasi kondisi dinamis industri pariwisata. Penguatan juga diberikan melalui penyajian materi yang sifatnya pemahaman bukan pengenalan.

Hari kedua materi sekaligus meninjau kurikulum disampaikan oleh narasumber Tetty Desiarti S. Ketua Indonesia Tour Leaders Association, Moch. Mochtar Ketua Asosiasi Tour Planner Indonesia, dan Herlin Delly PT. Arie Tour and Travel Bandar Lampung. Beberapa hal terkait peninjauan kurikulum diantaranya adalah:
1. Pembeda program studi perjalanan wisata dengan destinasi wisata perlu diperhatikan supaya kurikulum yang disusun lebih fokus sehingga capaianpembelajaran lebih terarah
2. Peluang pekerjaan di industri pariwisata dapat dipersiapkan dengan membekali mahasiswa dengan kurikulum yang sesuai dan mengikuti perkembangan zaman
3. Penyesuaian kurikulum yang mengarah pada penguatan biro perjalanan wisata, industri penerbangan, dan transportasi darat yang didukung dengan klasifikasi mata kuliah keahlian, mata kuliah penunjang, dan mata kuliah umum.
4. Penguatan kurikulum yang mengarah pada capaian Tour Planner diperkuat dengan memperdalam menjadi 3 level (basic, intermediate, advance).
5. Kebutuhan mata kuliah dan pembelajaran disesuaikan dengan sistem pada kebutuhan industri perjalanan wisata
6. SKKNI menjadi salah satu rujukan dalam menyusun kurikulum perjalanan wisata sehingga ada kesesuaian antara industri pariwisata dan pendidikan
7. Pengajar juga harus menyesuaiakan perangkat pengajaran kekinian sehingga pembelajaran yang disampaikan kepada mahasiswa merupakan hal-hal yang sifatnya adalah pembaharuan
8. Fokus capaian pembelajaran harus disesuaiakan dengan capaian program studi pada setiap mata kuliah sehingga jika terjadi okupasi akan dengan mudah dapat disesuaikan dan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata